Politik dan Jati diri Perjuangan

Menarik menganalisa sepak terjang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kancah perpolitikan Indonesia. Menarik karena PKS menjadi salah satu primadona proses reformasi yang bergulir di Indonesia sejak 1998, menarik karena PKS adalah satu-satunya partai yang dibentuk melalui basis kader yang kuat melalui proses konsolidasi idiologi dari belasan tahun sebelumnya dalam sebuah terminologi Islam yang bernama ‘tarbiyyah’.

Bermula dari tahun 1999 PKS yang dulu bernama Partai Keadilan (PK) memulai debutnya di pemilu negara ini. Dengan gaya kampanye yang sopan dan santun, PK mampu meraih suara sekitar 2-3 persen dan khususnya di Jakarta lebih tinggi dari itu. Keikhlasan yang merupakan buah dari tarbiyah keimanan para kadernya, membuat mereka begitu lapang dada menerima hasil perjuangan mereka tersebut.

Perjuangan pun dilanjutkan dengan gigih, aktivitas tarbiyyah tetap menjadi fokus gerakan mereka, mendidik umat, merekrut dan membentuk kader-kader baru begitu simultan, sinergis dan terasa sistemiknya disetiap lini kepengurusan. Sambil hal itu berjalan, para kader disibukkan pula dengan aktivitas sosial dalam rangka menarik dan menjaga simpati masyarakat terhadap partai kesayangan mereka ini. Tak perduli peraturan electoral treeshold yang menghalangi mereka, PK pun berubah menjadi PKS pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 dengan slogan Bersih dan Lebih peduli ditambah track record para anggota dewan yang saat itu sangat diakui anti korupsi, perjuangan mereka terlihat memberikan hasil yang sangat signifikan. Suara PKS naik menjadi 7-8 % bahkan di beberapa kota besar seperti Jakarta meraih kemenangan mutlak. Setelah itu, PKS menjadi kekuatan yang selalu diperhitungkan sebagai gerbong besar baru politik Islam selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan hasil tersebut, terlihat sekali kekuatan ‘logistik’ PKS meningkat pesat untuk mengarungi percaturan politik selanjutnya. Namun sayang hal itu tidak memberikan hasil signifikan pada pemilu selanjutnya di tahun 2009. Suara PKS tetap berkisaran pada angka sebelumnya padahal fokus gerakan mereka pada rentang 2004-2009 lebih politis di setiap lini dibanding rentang 1998-2004. Entah karena ada ambisi politis yang berangkat dari keniscayaan dakwah atau pula memang iklim politik di Indonesia begitu padat dengan agenda semenjak adanya pemilihan kepala daerah langsung berpengaruh pada aktivitas mereka.

Yang jelas pada rentang tersebut (2004-2009) para asatidz (guru) dan masyaayikh (tetua) mulai gencar memberikan peringatan untuk menjaga kemurnian inti konsep perjuangan mereka yaitu mentarbiyah umat dalam bentuknya yang simultan, sinergis dan sistemik di setiap lini kepengurusan selain menjaga integritas kepribadian mereka sebagai seorang mukmin, da’i dan mujahid. Ditambah lagi mereka diperingatkan oleh fakta flatnya pertumbuhan kader dalam rentang tersebut.

Sempat muncul argumentasi dari para analis bahwa PKS hanya akan sebesar itu saja dan sulit menembus barisan partai politik yang sudah mapan di Indonesia yaitu Golkar dan PDI (Perjuangan). Semua itu tak digubris oleh para kader karena mereka juga di tuangkan optimisme keberhasilan di masa depan oleh para petinggi-petinggi partai dengan titah dan konsep dakwah yg manhaji (sistemik). Mereka pun terus bekerja meski makin kesini memang semakin terlihat orientasi politik an sich-nya. Pemilu selanjutnya tinggal 2 tahun lagi (2014) barulah akan kembali terlihat hasil kerja mereka secara kalkulatif dalam percaturan politik negara ini.

Selain hal di atas, ada fakta menarik yang perlu dicermati. Yaitu, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Ibukota, Jakarta. Pada tahun 2007 yang merupakan pemilihan kepala daerah langsung pertama di Ibukota, PKS maju mengusung nama yang cukup asing, Adang Daradjatun (AD) yang merupakan Wakapolri saat itu.

Debatable dan resistensi muncul di kalangan internal karena AD notabene bukan berasal dari kader internal partai yang sudah menjadi pemenang di Ibukota tersebut, namun secara normatif mereka cukup solid.

Pesaing yang dihadapi hanya satu. Yaitu incumbent, Fauzi Bowo (Foke), wakil gubernur di era Sutiyoso. Uniknya semua partai yang ada di Ibukota selain PKS berkoalisi seluruhnya mengusung incumbent. Tinggallah PKS sendiri mengusung AD. Namun, meski tetap saja PKS kalah, hasilnya sangat tak terduga karena PKS hanya kalah tipis dari koalisi besar tersebut atau meraih suara hampir 50%. Tentu berbekal fakta ini menjadikan PKS percaya diri memasuki percaturan politik DKI jakarta selanjutnya khususnya menyambut Pilgub 2012 bahwa Jakarta bisa dikuasai sebagaimana Jawa Barat dengan Ahmad Heryawan-nya. Aktivitas politik di Jakarta pun makin gencar di setiap lini dan lingkaran gerak para kader termasuk semua aktivitas soasial yang dianggap mampu meningkatkan elektabilitas politik PKS seperti baksos dan sebagainya. Nampaknya tarbiyah umat bukan lagi masuk ke dalam hitungan program elektabel bagi pencitraan partai ini sehingga porsinya makin termarginalkan. Alih-alih memfokuskan tarbiyah pada badan partai tertentu, yang terjadi tarbiyah ummat makin tak tertangani dengan baik oleh para kader karena keterbatasan dan sebagainya.

Dalam sebuah acara pembukaan Mukernas DPP PKS di tahun ini pula yang dihadiri oleh Foke yang saat itu sedang bergerilya politik, Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, Lc dengan elegan memperingatkan Foke bahwa PKS bisa membalikkan hasil Pilkada 2007 namun tidak menutup kemungkinan juga bekerjasama dengan sang incumbent tersebut asal ia mau bersanding dengan sosok yang sedang diusung oleh DPW PKS DKI Jakarta saat itu, yaitu Triwicaksana.

Akan tetapi, Foke berbalik arah dan merapat ke partai Demokrat untuk kemudian diusung bersama Nachrowi Ramli. Hal ini membuat para petinggi partai memutar otak kembali memikirkan kandidat yang layak diusung dan strategi pemenangan Pilgub, mengingat selain Foke sebagai rival kuat, hadir pula Jokowi yang menjadi ikon kota Solo dan sukses disana serta terkenal dengan proyek mobnas ESEMKA-nya yang akan diusung oleh PDI P. Akhirnya PKS menyimpan kader yang sebelumnya sudah diusung, Triwicaksana untuk kemudian mengusung nama yang cukup tenar, Hidayat Nurwahid (HNW), mantan Presiden PKS dan juga mantan Ketua MPR. Seolah ingin mengulang sukses Jawa Barat yang menduetkan Ahmad Heryawan dengan kader dari PAN, Dede Yusuf, HNW pun disandingkan dengan kader PAN, Didik J Rachbini.

Pencalonan HNW tak pelak memberi suntikan semangat besar kepada para kader PKS untuk lebih bergerak memenangkan beliau. HNW bertarung melawan 5 calon lainnya. 3 dari partai dan 2 lagi dari independen (non partai).

Hasilnya; seolah tak diduga, menurut perhitungan quick count, pasangan HNW-Didik sama sekali tak masuk putaran dua sekalipun karena hanya memperoleh suara sekitar 12-13%, berada di urutan ketiga di bawah Jokowi dan Foke.

Well… Menarik untuk menganalisa fakta bahwa pada tahun 2007 ketika yang diusung bukanlah calon internal, PKS mampu meraih suara hampir 50%, namun pada tahun 2012 ketika yang diusung tokoh besar dari partai itu sendiri namun suara yang diperoleh hanya 12-13 %. Padahal dalam rentang 2007-2012 mesin partai bekerja lebih berorientasi pada citra politik daripada rentang sebelumnya.

Apakah ini pertanda PKS belum menguasai konsep politik ke-Indonesia-an sehingga seolah menjadi bayi prematur yang mudah dikalahkan. Ataukah ini pertanda PKS telah mengambil langkah yang sedikit keliru terkait jati diri perjuangan mereka yang tak lagi berfokus pada tarbiyyah umat secara simultan, sinergis dan sistemik di setiap lini gerak partai dan kepengurusannya.

Ibarat sebuah motor, ketika dakwah belum memasuki ranah politik seolah motor tersebut masih dalam tataran konsep dan perakitan. Hal ini menimbulkan ketertarikan yang kuat bagi yang melihatnya untuk diikuti terus hingga benar-benar terbentuk model motor yang sedang diikutinya tersebut. Ketika dakwah memasuki ranah politik, maka seolah motor itu sudah mulai dijalankan, mulai sulit dilihat oleh mata dan elemen-nya mulai bergerak, bergesekan baik dibagian dalam maupun dengan faktor luar.

Politik memang bagian dari dakwah, namun ketika dakwah sudah memasuki ranah politik terlebih lagi di Indonesia sebagai negara yang skeptis dan hampir apatis masyarakatnya, ibarat motor yang sudah terpakai dan bekerja maka akan memunculkan amortisasi atau depresiasi suatu produk yaitu penurunan value dari produk tersebut. Nah bila hal ini tanpa diimbangi dengan perawatan yang intensif dan upgrade komponen yang signifikan maka produk tersebut akan semakin jatuh value-nya dan semakin berharga murah serta performanya pun akan jauh menurun bahkan mogok sama sekali.

Begitu pula wadah perjuangan para da’i atau aktivis dakwah ketika memasuki ranah politik tak bisa dipungkiri akan mengamortisasi komponen-komponen dakwah tersebut, konsepnya, sistemnya, kadernya bahkan hati dan jiwa para kader itu sendiri disebabkan oleh godaan dan fitnah harta, jabatan, wanita dan manajemen waktu dan gerak. Bila tak diiringi perawatan dan upgrade dari hal itu semua, maka value dan performa gerakan ini pun akan menurun. Disinilah pentingnya menjaga jati diri perjuangan yang bermuara pada tarbiyah dan fiqh dakwah yang sesuai sunnatullah dengan sifat-sifatnya yang penuh kebertahapan.

Mengembalikan tarbiyah pada metode menyentuh hati yang tepat tak bisa ditawar-tawar lagi. Penguasaan ilmu-ilmu syariat bagi kader bukan isapan jempol belaka alih-alih menguasai ilmu politik atau lainnya. Kehangatan tarbiyah dan ukhuwwah harus benar-benar terjewantahkan dalam bentuknya yang benar bukan hanya seremonial dan keambiguan. Dengan semua ini kader akan terjaga integritas dan internalisasinya sebagai seorang mujaahid.

Tarbiyah umat selayaknya tetap menjadi basic pencitraan politik, bukan cara-cara instant yang mengedepankan sentuhan-sentuhan materi namun rapuh. Selain sebagai alasan kekuatan basis dukungan namun juga tak bisa dipungkiri, yang namanya partai Islam tentu pencitraan dan penokohannya berangkat dari Islam itu sendiri bukan dari isme-isme lainnya. Nampaknya indikator keberhasilan ini semua adalah ketika sosok “ulama yang negarawan dan negarawan yang ulama” mulai memiliki integritas yang kuat di mata masyarakat dan bukan cuma sekedar julukan-julukan ustadz saja. Tentunya sosok itu hanya bisa diterima oleh masyarakat bila mereka ditarbiyah dengan benar, sistemik dan konseptual.

Mengenai konsep politik praktis itu sendiri…??? Rasanya politik praktis itu sangat mudah dikuasai melalui buku-buku terlebih lagi ketika dikelola secara berjama’ah dengan mekanisme syura-nya selama tak keluar dari prinsip-prinsip konsep dakwah yang alami, bertahap dan toleran. Politik praktis tak selayaknya mengorbankan tarbiyah dan jati diri perjuangan itu sendiri bahkan bisa jadi keberhasilan politik praktis merupakan berkah dari komitmen terhadap jati diri perjuangan itu sendiri, yaitu tarbiyah tarbiyah dan tarbiyah. Tarbiyah nukhbawiyah (pendidikan para kader) dan tarbiyyah ijtimaa’iyyah (pendidikan masyarakat).

Wallahu a’lam.

Baca juga: Ketika Arsy Allah Bergetar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s